Portal Newsindo, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan kunjungan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak sekadar kunjunga...
Akan tetapi, kunjungan tersebut menghasilkan investasi Turki ke Indonesia senilai 520 dollar AS atau Rp 6,7 triliun (kurs Rp 13.000).
Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, investasi tersebut diperoleh dari penandatanganan nota kesepahaman antara BUMN perkapalan Indonesia PT PAL (Persero) dengan Karadeniz Holding.
Karadeniz Holding adalah perusahaan Turki yang bergerak di bidang energi dan kapal pembangkit listrik.
Nota kesepahaman antara PT PAL dan Karadeniz senilai 320 juta dollar AS atau Rp 4,1 triliun.
Selain itu, juga ada kesepakatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan Turkish Aerospace Industry senilai 200 juta dollar AS atau Rp 2,6 triliun.
"Kesepakatan yang dilakukan melingkupi pembuatan empat pembangkit listrik dengan kapasitas sebesar 36 MW-80 MW," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (7/7/2017).?
Menurut mantan Menteri Perdagangan ini, kesepakatan untuk membuat pembangkit listrik sesuai dengan keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah terpencil serta memenuhi target listrik 35.000 megawatt.
"Peluang investasi untuk memproduksi energi listrik ini sangat potensial sehingga kami akan terus mengawal komitmen yang telah disepakati oleh kedua perusahaan tersebut," jelas dia.
Lebih lanjut Thomas menambahkan, bahwa kerja sama antara PT PAL dan Karadeniz Holding dapat mengisi kebutuhan akan pembangkit listrik di tingkat regional.
"Negara-negara tetangga seperti Philipina maupun Myanmar merupakan negara yang potensial sebagai customer dari perusahaan tersebut," tambah dia.
Sementara kesepakatan antara PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry meliputi tiga hal utama.
Di antaranya kerja sama di bidang Marketing and production Extention of N219, Joint Development and Production of N245 serta UAV – ANKA Marketing and Production Extention terutama ekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Sebenarnya dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Turki, ada dua jenis perjanjian yang akan ditandatangani.
Pertama adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Turki. Perjanjian ini akan dilakukan antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Turki serta Kementerian Perdagangan Indonesia dengan Kementerian Perekonomian Turki.
Turut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Bagian kedua adalah perjanjian antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Turki. Tiga BUMN perusahaan Indonesia menandatangani perjanjian dengan tiga perusahaan Turki.
Kerja sama investasi antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Turki tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai realisasi investasi Turki yang masih minim di Indonesia.
Dari data yang dimiliki oleh BKPM periode kuartal pertama tahun 2017, realisasi investasi dari Turki hanya 0,1 juta dollar AS atau Rp 1,3 triliun terdiri dari sembilan proyek investasi.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak ada investasi baru yang dilakukan dari Turki selama kurun waktu tersebut.
fadli zon yang mencak-mencak dibuat melongo
Apapun yang dilakukan Jokowi akan selalu dikritik terlebih dulu, seperti tak sabar dan gatal mulutnya kalau tidak mengkritik Jokowi. Saat rangkaian kunjungan ke Turki dan Jerman, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengungkapkan, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Turki dan Jerman yang membawa serta seluruh anggota keluarganya, mulai dari istri, anak, menantu, hingga cucu, merupakan tindakan yang kurang pantas.
“Meski tidak ada larangan tegas, membawa serta seluruh anggota keluarga dalam kunjungan resmi kenegaraan adalah tindakan yang kurang pantas. Presiden mestinya bisa menjadi teladan mengenai hal ini,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/7)
Sebenarnya saya bingung kalau memang tidak ada larangan tegas lalu kenapa? Kalau dikatakan kurang pantas itu standar siapa? Saya jadi ingat soal anaknya yang ke luar negeri itu.
Ia juga membandingkan protokoler DPR dengan Kepresidenan yang jelas berbeda dan nampaknya ia juga tidak benar-benar paham.
“Sebagai pembanding, menurut aturan keprotokolan, pimpinan DPR dalam kunjungan muhibah juga diperbolehkan membawa serta istri atau suami, atas biaya negara, namun dalam praktiknya fasilitas itu jarang sekali digunakan. Dan fasilitas itupun khusus muhibah, karena dalam kunjungan kerja lainnya, fasilitas itu tidak diberikan,” ujar Politisi dari Partai Gerindra itu.
Memang sesuai aturan yang berlaku, Fadli mengakui, anggota keluarga Presiden juga mendapatkan fasilitas protokoler tertentu, namun karena fasilitas itu bersifat melekat, Presiden mestinya bijaksana dan bisa memilah-milah, jangan sampai fasilitas bagi kerja kepresidenan ditumpangi oleh kepentingan pribadi keluarga Presiden, apalagi ini dilakukan secara mencolok.
Dan yang lebih lucu lagi ia memberi nasehat seperti ini
“Jangan sampai preseden semacam ini ke depannya malah jadi model bagi penyelenggara negara lainnya. Harus segera ditegaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, jangan sampai diabu-abukan. Ini tidak bagus bagi agenda reformasi birokrasi kita,” ungkapnya menambahkan.
Tapi nyatanya kunjungan Presiden ke Turki bukan sekedar jalan-jalan dan haha hihi. Ada hasilnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan kunjungan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak sekadar kunjungan saja.
Akan tetapi, kunjungan tersebut menghasilkan investasi Turki ke Indonesia senilai 520 dollar AS atau Rp 6,7 triliun (kurs Rp 13.000).
Kepala BKPM, Thomas Lembong mengatakan, investasi tersebut diperoleh dari penandatanganan nota kesepahaman antara BUMN perkapalan Indonesia PT PAL (Persero) dengan Karadeniz Holding.
Karadeniz Holding adalah perusahaan Turki yang bergerak di bidang energi dan kapal pembangkit listrik. Nota kesepahaman antara PT PAL dan Karadeniz senilai 320 juta dollar AS atau Rp 4,1 triliun. Selain itu, juga ada kesepakatan PT Dirgantara Indonesia (Persero) dengan Turkish Aerospace Industry senilai 200 juta dollar AS atau Rp 2,6 triliun.
“Kesepakatan yang dilakukan melingkupi pembuatan empat pembangkit listrik dengan kapasitas sebesar 36 MW-80 MW,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (7/7/2017).?
Menurut mantan Menteri Perdagangan ini, kesepakatan untuk membuat pembangkit listrik sesuai dengan keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah terpencil serta memenuhi target listrik 35.000 megawatt.
“Peluang investasi untuk memproduksi energi listrik ini sangat potensial sehingga kami akan terus mengawal komitmen yang telah disepakati oleh kedua perusahaan tersebut,” jelas dia.
Lebih lanjut Thomas menambahkan, bahwa kerja sama antara PT PAL dan Karadeniz Holding dapat mengisi kebutuhan akan pembangkit listrik di tingkat regional.
“Negara-negara tetangga seperti Philipina maupun Myanmar merupakan negara yang potensial sebagai customer dari perusahaan tersebut,” tambah dia.
Sementara kesepakatan antara PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry meliputi tiga hal utama.
Di antaranya kerja sama di bidang Marketing and production Extention of N219, Joint Development and Production of N245 serta UAV – ANKA Marketing and Production Extention terutama ekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Sebenarnya dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke Turki, ada dua jenis perjanjian yang akan ditandatangani.
Pertama adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Turki. Perjanjian ini akan dilakukan antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan Turki serta Kementerian Perdagangan Indonesia dengan Kementerian Perekonomian Turki.
Turut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Bagian kedua adalah perjanjian antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Turki. Tiga BUMN perusahaan Indonesia menandatangani perjanjian dengan tiga perusahaan Turki.
Kerja sama investasi antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Turki tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai realisasi investasi Turki yang masih minim di Indonesia.
Kalau kunjungan seperti itu kemudian membawa investasi untuk pembangunan negara, saya sebagai rakyat dan atasanya Fadli Zon tidak keberatan. Apalagi kerjasama yang dijalin adalah dengan Turki, insya Allah barokah kalau kata kubu pemuja Erdogan.
Kalau kerja gak bener, hobi nyinyir tapi meminta keluarganya agar diberi fasilitas. Atau studi banding yang gak jelas hasilnya, tentu kita sebagai rakyat yang bayar pajak akan mempertanyakan hal tersebut.
seharusnya fadli zon yang tadinya mencak-mencak sekarang jadi merasa malu,karena selalu berburuk sangka kepada mister jokowi.
tapi saya gak tau juga mungkin urat malunya memang sudah putus.
