Mental korupsi di Nusantara membudaya, hingga banyak pemimpin yang pesimis untuk mengatasinya. Tapi tidak pada Ahok, keberaniannya yang sela...
Mental korupsi di Nusantara membudaya, hingga banyak pemimpin yang pesimis untuk mengatasinya. Tapi tidak pada Ahok, keberaniannya yang selalu optimis telah terbukti, banyak dana yang diselamatkan oleh Ahok, dan melakukan pembangunan kota dengan maksimal. Jadi bagi yang bertanya-tanya apalagi saling nyinyir dan lempar retorika hendaknya dapat melihat pembangunan yang terjadi di Jakarta era Ahok dan kemudian bandingkan. Kalau dipakai tidak tepat sasaran tanpa pertimbangan dan perhitungan yang strategis serta menegasikan kepentingan warga, maka sebanyak apa pun uang tentunya takkan pernah cukup, lebih tepatnya untuk korupsi berjamaah.
Menurut Sri Mulyani, semasa kepemimpinan Ahok, kita semua terbuka lebar mengenai banyak hal, Yang pertama adalah dana CSR yang dulu sepertinya kurang disorot, tapi Ahok memanfaatkan dengan sangat maksimal sehingga hasilnya dapat dilihat dari banyaknya RPTRA yang dibangun tanpa APBD DKI Jakarta sama sekali alias nol. Ini berarti penghematan yang sangat luar biasa. Dengan modal sekecil-kecilnya ahok mampu membangun dengan maksimal.
Yang kedua adalah Ahok membongkar dana siluman yang jumlahnya belasan triliunan yang salah satunya digunakan untuk membeli UPS yang harganya lebih mahal dari rumah mewah. Sekali lagi, tanpa Ahok mata kita selama ini selalu tertutup rapat mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memuji keberhasilan Gubernur DKI Jakarta yang berhasil membongkar Dana Siluman di Jakarta sebesar 12T. Dari hasil audit terbukti dari pendapatan APBD DKI yang spektakuler.
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa untuk pembangunan daerah yang terhenti bukan karena anggaran yang kurang.
Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat memastikan untuk dana anggaran telah ditransfer lewat dana daerah dan dana desa.
“Kan ironis di satu sisi kelebihan anggaran, tetapi di sisi lain tadi bapak-ibu ada cerita sekolah masih kaya kandang kambing, satu sisi ada cerita kekurangan gizi,”
“Ini bukan soal kekurangan duit, ada duit tapi tidak dipakai di tempat yang harusnya dipakai. Akhirnya rakyat yang menanggung,” lanjutnya.
Dari pernyataan menteri keuangan ini, dapat memperjelas bahwa pembangunan kota bukan soal kekurangan duit, namun bagaimana cara seseorang yang telah diberi amanah untuk memimpin dapat mengelolahnya dengan baik. Ahok dalam hal ini bukan saja pandai mengelolah, tapi mampu melihat dengan jeli tentang bagaimana melakukan pembangunan tapi tidak terlalu menguras APBD, yang kemudian dengan tegas membantai mental korup dalam birokrasi.
Jadi tidak heran jika APBD DKI menjadi Spektakuler dan rakyat tetap menikmati hasil pembangunan serta sarana dan prasarana yang menjadi kepentingan Publik.
Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo. Pujian itu diberikan Jokowi karena Ahok dan jajarannya dinilai cerdas mencari sumber pendanaan pembangunan Simpang Susun Semanggi alias Semanggi Interchange.
Proyek yang dikerjakan untuk mengurai kemacetan di Jembatan Semanggi – yang merupakan pertemuan banyak kendaraan – tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Ahok menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, yang memberi syarat kepada sebuah perusahaan swasta untuk membiayai proyek itu sebagai kompensasi kenaikan koefisien luas bangunan (KLB) atas pembangunan konstruksi mereka di Ibu Kota.
“Pembiayaan yang dikeluarkan untuk proyek ini sangat efisien, murah juga. Saya dengar dari Pak Gubernur DKI, nilainya Rp360 miliar,” ujar Jokowi di atas Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan.
Selain pandai mencari sumber pendanaan, Ahok juga kerap kali menyelamatkan dana (keuangan) dari tangan-tangan “hitam” dan tak segan membeberkan jika ada kecelongan. Bahkan DPR pun ia sanggup melawan jika ada tindakan yang tidak benar.
Dia mengaku saat itu ‘kecolongan’ aksi nakal DPRD. Hal itu bisa lolos dari pengawasannya lantaran kala itu belum bisa menerapkan sistem e-budgeting seperti yang sedang diterapkan dalam APBD 2015.
“Beli. 55 biji UPS ke SMK/SMU. 1 UPS-nya Rp 6 miliar jadi total Rp 330 miliar. Kecolongan kan akhirnya kan. Nah sekarang mau masukin lagi UPS lebih gede nggak tahu ke siapa, kaya raya deh,” sebut Ahok.
“Sebelum paripurna itu mereka nggak masukin apapun. Makanya saya heran kan masa paripurna nggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada nggak ketua menyerahkan berkas? Nggak ada,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2) malam.
“Kalau mereka anggap itu haknya dia, sejak kapan DPRD ngisi nyusun APBD. Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10-15 persen. Kita ada bukti semua. Supaya masuk dananya dia yang Rp 12,1 triliun,” lanjutnya.
Dari uraian singkat diatas, jelas dapat kita lihat bahwa Ahok tidak main-main soal keuangan dan APBD. Jadi wajar yang kerap melakukan korupsi berjamaah pada kecut dan tak mengharapkan ia kembali memimpin, dengan cara apapun termasuk sentimen Agama. Sementara Agama sendiri jelas tidak mengajarkan korupsi. Apalagi jika Jakarta dipimpin oleh seseorang yang mengukur kota seluas retorika dan kerap berubah warna seperti bunglon, maka massive korupsi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, akan terus terjadi.
So, yang tidak menyukai Ahok karena dianggap “penista” versi FPI yang juga disukai oleh NO.3 adalah bullshit dan ketakutan.
Menurut Sri Mulyani, semasa kepemimpinan Ahok, kita semua terbuka lebar mengenai banyak hal, Yang pertama adalah dana CSR yang dulu sepertinya kurang disorot, tapi Ahok memanfaatkan dengan sangat maksimal sehingga hasilnya dapat dilihat dari banyaknya RPTRA yang dibangun tanpa APBD DKI Jakarta sama sekali alias nol. Ini berarti penghematan yang sangat luar biasa. Dengan modal sekecil-kecilnya ahok mampu membangun dengan maksimal.
Yang kedua adalah Ahok membongkar dana siluman yang jumlahnya belasan triliunan yang salah satunya digunakan untuk membeli UPS yang harganya lebih mahal dari rumah mewah. Sekali lagi, tanpa Ahok mata kita selama ini selalu tertutup rapat mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memuji keberhasilan Gubernur DKI Jakarta yang berhasil membongkar Dana Siluman di Jakarta sebesar 12T. Dari hasil audit terbukti dari pendapatan APBD DKI yang spektakuler.
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa untuk pembangunan daerah yang terhenti bukan karena anggaran yang kurang.
Hal tersebut dikarenakan pemerintah pusat memastikan untuk dana anggaran telah ditransfer lewat dana daerah dan dana desa.
“Kan ironis di satu sisi kelebihan anggaran, tetapi di sisi lain tadi bapak-ibu ada cerita sekolah masih kaya kandang kambing, satu sisi ada cerita kekurangan gizi,”
“Ini bukan soal kekurangan duit, ada duit tapi tidak dipakai di tempat yang harusnya dipakai. Akhirnya rakyat yang menanggung,” lanjutnya.
Dari pernyataan menteri keuangan ini, dapat memperjelas bahwa pembangunan kota bukan soal kekurangan duit, namun bagaimana cara seseorang yang telah diberi amanah untuk memimpin dapat mengelolahnya dengan baik. Ahok dalam hal ini bukan saja pandai mengelolah, tapi mampu melihat dengan jeli tentang bagaimana melakukan pembangunan tapi tidak terlalu menguras APBD, yang kemudian dengan tegas membantai mental korup dalam birokrasi.
Jadi tidak heran jika APBD DKI menjadi Spektakuler dan rakyat tetap menikmati hasil pembangunan serta sarana dan prasarana yang menjadi kepentingan Publik.
Sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo. Pujian itu diberikan Jokowi karena Ahok dan jajarannya dinilai cerdas mencari sumber pendanaan pembangunan Simpang Susun Semanggi alias Semanggi Interchange.
Proyek yang dikerjakan untuk mengurai kemacetan di Jembatan Semanggi – yang merupakan pertemuan banyak kendaraan – tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Ahok menggunakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta, yang memberi syarat kepada sebuah perusahaan swasta untuk membiayai proyek itu sebagai kompensasi kenaikan koefisien luas bangunan (KLB) atas pembangunan konstruksi mereka di Ibu Kota.
“Pembiayaan yang dikeluarkan untuk proyek ini sangat efisien, murah juga. Saya dengar dari Pak Gubernur DKI, nilainya Rp360 miliar,” ujar Jokowi di atas Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan.
Selain pandai mencari sumber pendanaan, Ahok juga kerap kali menyelamatkan dana (keuangan) dari tangan-tangan “hitam” dan tak segan membeberkan jika ada kecelongan. Bahkan DPR pun ia sanggup melawan jika ada tindakan yang tidak benar.
Dia mengaku saat itu ‘kecolongan’ aksi nakal DPRD. Hal itu bisa lolos dari pengawasannya lantaran kala itu belum bisa menerapkan sistem e-budgeting seperti yang sedang diterapkan dalam APBD 2015.
“Beli. 55 biji UPS ke SMK/SMU. 1 UPS-nya Rp 6 miliar jadi total Rp 330 miliar. Kecolongan kan akhirnya kan. Nah sekarang mau masukin lagi UPS lebih gede nggak tahu ke siapa, kaya raya deh,” sebut Ahok.
“Sebelum paripurna itu mereka nggak masukin apapun. Makanya saya heran kan masa paripurna nggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada nggak ketua menyerahkan berkas? Nggak ada,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2) malam.
“Kalau mereka anggap itu haknya dia, sejak kapan DPRD ngisi nyusun APBD. Dia yang ketik loh anggaran di-crop 10-15 persen. Kita ada bukti semua. Supaya masuk dananya dia yang Rp 12,1 triliun,” lanjutnya.
Dari uraian singkat diatas, jelas dapat kita lihat bahwa Ahok tidak main-main soal keuangan dan APBD. Jadi wajar yang kerap melakukan korupsi berjamaah pada kecut dan tak mengharapkan ia kembali memimpin, dengan cara apapun termasuk sentimen Agama. Sementara Agama sendiri jelas tidak mengajarkan korupsi. Apalagi jika Jakarta dipimpin oleh seseorang yang mengukur kota seluas retorika dan kerap berubah warna seperti bunglon, maka massive korupsi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, akan terus terjadi.
So, yang tidak menyukai Ahok karena dianggap “penista” versi FPI yang juga disukai oleh NO.3 adalah bullshit dan ketakutan.
