JAKARTA - Dalam setahun, empat kali terjadi peristiwa penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok militan Filipina, Abu Say...
JAKARTA - Dalam setahun, empat kali terjadi peristiwa penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok militan Filipina, Abu Sayyaf. Dua penculikkan terhadap anak buah kapal (ABK) terjadi pada Mei 2016. Peristiwa itu terjadi berturut-turut, dimulai dari menciduk sepuluh ABK, lalu disusul empat ABK.
Milisi Abu Sayyaf meminta tebusan sebanyak 50 juta peso atau sekira Rp14,3 miliar untuk 10 WNI yang mereka sandera. Namun, pemerintah mengklaim tak mengeluarkan sepeserpun untuk pembebasan 14 warganya tersebut.
“Ini merupakan diplomasi total bukan hanya fokus G to G (goverment to goverment), tetapi melibatkan jaringan informal yang pernah kita sampaikan semua. Komunikasi, semua jaringan kita buka, semua opsi kita buka, dengan tujuan mengupayakan keselamatan WNI kita,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi terkait pembebasan tersebut pada 1 Mei 2016.
Sementara Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri justru berujar, pasti ada tebusan yang dibayar atas pembebasan tersebut. Komentar itu pun memicu polemik terkait misteri uang tebusan.
"Ya terang saja dilepas, wong dibayar kok," jelas Mega saat menjadi pembicara kunci dalam Focus Group Discussion bertema 'Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil bagi Bidang Pegawai Tidak Tetap (PTT)', di Hotel Double Tree, Cikini Raya, Jakarta Pusat pada Senin 2 Mei 2016.
Seakan tak jera, Abu Sayyaf kembali menyandera WNI pada 9 Juni 2016. Kala itu, tiga ABK berkewarganegaraan Indonesia diculik ketika melintas di Perairan Sabah, Malaysia. Bahkan, pada 20 Juni 2016, tujuh ABK tugboat (TB) Charles 001, dan tongkang Robby 152 milik PT Rusianto Bersaudara juga tak luput dari sasaran kelompok Abu Sayyaf.
Nilai tebusan yang diminta pun meningkat hingga 200 juta peso atau Rp61-65 miliar untuk empat dari tujuh sandera.
"Saya tak tahu kalau swasta, tapi Presiden sejak awal menyatakan tak ada negosiasi (soal tebusan) dan saya berpedoman pada itu," tegas Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin 11 Juli 2016 lalu.
Pembajakan yang terus berulang, membuat pemerintah Indonesia melakukan diplomasi lebih jauh. Sebagai penanganan sekaligus pencegahan terhadap tindakan penculikan tersebut, dibentuklah kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Dalam kerjasama itu, diatur operasi militer dan sejumlah upaya lain dalam mengamankan wilayah perairan perbatasan ketiga negara.
Operasi militer bersama dilakukan, pertukaran informasi intelijen pun berjalan. Sementara militer Filipina, diklaim menerjunkan 11 ribu pasukan untuk mengepung kelompok Abu Sayyaf di Pulau Sulu.
Alhasil, dua sandera WNI bisa meloloskan diri pada Rabu 17 Agustus dan Kamis 18 Agustus 2016. Tak hanya itu, empat WNI lainnya berhasil dibebaskan pada Minggu 19 September 2016.
Pembebasan ini didahului oleh kunjungan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, ke Jakarta pada Selasa 13 September 2016. Penculikan ABK asal Indonesia di Perairan Filipina menjadi salah satu pokok bahasan yang dibicarakan kedua kepala negara tersebut.
Di saat bersamaan, pemerintah menegaskan tak ada negosiasi bermotif uang tebusan dalam upaya pembebasan.
Namun, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Soleman B Ponto meragukan klaim tersebut. Ia bahkan menyebut bebasnya WNI dari kelompok Abu Sayyaf tidak didapat secara gratis.
"Ya pasti bayarlah, mana mau dia (Kelompok Abu Sayyaf) kasih secara cuma-cuma," ujar jenderal purnawirawan bintang dua TNI AL itu kepada Okezone.
Lebih jauh, Ponto memandang motif materi sebagai faktor utama terjadinya penyanderaan. "Ya wajarlah (minta tebusan) mereka cari uang, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari," tutupnya.
Tanda Tanya Mata-Mata Abu Sayyaf di Indonesia
Dalam kurun waktu 2016, sebanyak 24 warga negara Indonesia (WNI) disandera oleh kelompok militan Abu Sayyaf. Mereka disekap di sebuah wilayah di kawasan Filipina Selatan.
Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya berhasil dibebaskan, sementara sisanya, masih disandera oleh kelompok yang menginginkan terbentuknya pemerintahan khilafah di negeri Pinoy.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menduga adanya mata-mata Abu Sayyaf di Indonesia. Dugaan tersebut muncul lantaran begitu mudahnya Abu Sayyaf menyekap warga bumi pertiwi.
"Ini semuanya sedang diadakan penyelidikan, tapi logika berpikirnya bisa tahu ada kapal berangkat kembali, berarti kan ada informasi, dan informasi itu bisa aja, pelayanan kan menginformasikan ke mana, suatu hal yang mudah saja itu," jelas Gatot di Mabes TNI, Jakarta Timur, pada Rabu 21 September 2016.
Bahkan, orang nomor satu di korps militer itu berjanji bakal mengusut dan melakukan penyelidikan terkait dengan gerakan kelompok teroris Abu Sayyaf yang terindikasi memiliki informan alias mata-mata di wilayah Indonesia. Jenderal Gatot menegaskan akan bekerjasama dengan kepolisian untuk mengusut informasi tersebut.
"Semua akan kita tindaklanjuti kita sedang melakukan penyelidikan. Kemudian kita juga akan bekerjasama dengan kepolisian untuk mencari indikasi mata-mata itu," kata Gatot di pada Jumat 23 September 2016.
Di saat bersamaan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan akan melakukan koordinasi intensif dengan Panglima TNI mengenai informasi tersebut. Tito menjelaskan, dulu Polri pernah menangani orang yang dianggap sebagi informan dari Abu Sayyaf.
"Sebetulnya dulu pernah kami tangani, saya lupa tahunnya, antara 2011 atau 2012, itu ada orang yang ditangkap di Manado. Dia menggunakan paspor palsu Indonesia dan dia terdeteksi sebagai orang yang berhubungan dengan Abu Sayyaf," terang Tito.
"Kemudian dia yang memberikan uang juga kepada kelompok Abu Sayyaf. Orang dari Filipina Selatan. Dia diproses, sudah divonis seingat saya, sudah selesai 2011 atau 2012 itu," ungkapnya.
Namun, mantan Dirjen Strategi Pertahanan (Strahan) Mayjen (Purn) Sudrajat menilai kecil kemungkinan Abu Sayyaf memiliki mata-mata di Indonesia. Terlebih kelompok tersebut dianggap tidak memiliki kepentingan di Indonesia.
“Abu Sayyaf kalau menurut saya, sangat kecil kemungkinannya kalau dia memata-matai wilayah Indonesia karena bagi dia tidak ada kepentingan," ujar Sudrajat saat berbincang dengan Okezone, Sabtu 24 September 2016.
Satu-satunya kepentingan Abu Sayyaf cs, lanjut eks Atase Pertahanan (Athan) Indonesia untuk Amerika Serikat itu, ialah mencari uang dengan melakukan penyanderaan. Alhasil, kelompok Abu Sayyaf kemungkinan hanya memonitor kawasan perairan perbatasan Indonesia-Filipina.
"Kepentingan dia saat ini ialah mencari uang dengan jalan menyandera. Jadi kalau dia punya mata-mata, paling-paling kepada kapal-kapal yang lewat perairan dia," tandasnya.
Pengamat teroris Al Chaidar mencoba menerka siapa mata-mata Abu Sayyaf di Indonesia. Ia menduga para militan Abu Sayyaf di Indonesia merupakan kelompok teroris Jamaah Islamiah (JI), dan juga kelompok teroris yang telah bergabung dengan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
"Ada yang masih dari kelompok lama Jamaah Islamiah, dan kelompok-kelompok teroris yang mendukung ISIS," terangnya.
