Penerbitan Perppu Ormas yang menuai polemik karena ada pihak-pihak yang menentang sebenarnya sesuatu yang lumrah. Pihak-pihak yang menolak a...
Penerbitan Perppu Ormas yang menuai polemik karena ada pihak-pihak yang menentang sebenarnya sesuatu yang lumrah. Pihak-pihak yang menolak adalah pihak-pihak yang merasa terancam. HTI dan FPI termasuk ormas yang paling getol menolak Perppu Ormas karena eksistensi mereka terancam.
Namun yang unik itu ketika ada partai politik yang menolak Perppu Ormas, padahal Perppu Ormas tidak akan mengancam eksistensi mereka. PAN, PKS, Gerindra dari awal tegas menolak Perppu Ormas. PKS dan Gerindra masih terlihat wajar ketika menolak Perppu Ormas karena keduanya partai opisisi. Yang unik adalah PAN yang merupakan partai pendukung pemerintah namun menolak Perppu Ormas. Dari sini terlihat bahwa PAN tipe partai yang menginjakkan dua kaki di pijakan yang berbeda. Rasanya sulit mengharapkan untuk benar-benar solid mendukung pemerintah.
Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas pandangan akhir fraksi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/10), sikap fraksi tetap terbelah menyikapi beleid tersebut.
Berdasarkan pandangan akhir fraksi, dapat disimpulkan terdapat tiga sikap, yaitu mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU, menerima Perppu Ormas dengan catatan, dan menolak Perppu Ormas. Fraksi-fraksi pendukung pemerintah, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura, masih solid mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU.
Namun, tidak demikian halnya dengan fraksi-fraksi pendukung pemerintah lainnya, seperti PKB, PPP, dan PAN. PKB dan PPP diketahui memang ikut menerima dan mendukung Perppu Ormas menjadi UU, tetapi dengan catatan.
PKB, melalui juru bicara fraksi Yaqut Cholil Qoumas, berharap perbaikan dilakukan jika Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Begitu halnya dengan Fraksi PPP melalui juru bicara fraksi Firmansyah Mardanoes. PPP menilai banyak kelemahan dari poin-poin di dalam Perppu Ormas. Namun, demi menjaga stabilitas, PPP menerima Perppu Ormas menjadi UU dengan sejumlah catatan.
Kelompok fraksi yang menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU yakni PAN, PKS, dan Partai Gerindra. PAN menjadi satu-satunya partai pendukung pemerintah yang menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Gerindra dan PKS memang paling dirugikan dengan adanya Perppu Ormas. Basis kekuatan mereka adalah dari ormas-ormas yang terancam dengan adanya Perppu Ormas ini. Terbukti dengan bantuan ormas, Gerindra dan PKS berhasil memenangkan Anies-Sandi. Mereka tentu masih berharap Pilpres 2019 masih didukung oleh ormas-ormas tersebu. Penolakan mereka bukan karena membela ormas. Hanya saja kebetulan pendukung mereka adalah ormas-ormas yang terancam dengan adanya Perppu Ormas.
Selain itu, mereka adalah partai oposisi. Namanya partai oposisi pasti akan menampilkan sikap yang berbeda. Hampir setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kubu mereka akan menjadi pihak yang tidak setuju. Sikap yang mereka tampilkan adalah dalam rangka menarik dukungan pihak-pihak yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah.
Ketika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah, mereka hadir dan berlagak menjadi pahlawan bagi pihak ini. Pihak-pihak yang dirugikan ini pun merasa dibantu oleh mereka sehingga tanpa disadari mereka akan menjadi pendukung Gerindra, PKS, dan PAN.
Jika keadaan berbalik, misalnya Gerindra, PKS, dan PAN yang menjadi partai penguasa, bukan tidak mungkin mereka juga akan mengeluarkan Perppu Ormas. Jadi penolakan mereka terhadap Perppu Ormas saat ini lebih kepada menampilkan sikap yang berbeda dengan pemerintah karena mereka partai oposisi, kecuali PAN yang memang selalu menginjakkan dua kaki dalam perjalanan politiknya. Seperti biasa, apapun partai yang menjadi penguasa, kemungkinan besar akan mendapat dukungan dari PAN.
Tidak ada pembelaan terhadap ormas dari penolakan itu. Kepentingan mereka hanya mempertahankan suara pendukung karena kebetulan rata-rata pendukung mereka berasal dari ormas yang terancam dengan Perppu Ormas. Ormas hanya dimanfaatkan untuk mendongkrak suara saja.
Kesimpulannya, sebagai masyarakat kita harus dukung Perppu Ormas. Meskipun ada fraksi-fraksi yang tidak setuju dengan adanya Perppu Ormas, kita harus tetap dukung pemerintah. Penolakan mereka terhadap Perppu Ormas bukan untuk membela ormas, tapi hanya kepentingan politik semata. Kita harus ikut berpartisipasi membendung paham radikal serta ormas yang ingin merubah Indonesia menjadi negara khilafah.
Bagi pemerintah, jangan kendor sedikitpun untuk menerbitkan Perppu Ormas. Meskipun ada 3 fraksi yang menolak, tapi fraksi yang mendukung jumlahnya lebih banyak. Jika mau disurvei, saya yakin masyarakat akan lebih banyak yang setuju dengan penerbitan Perppu Ormas.
