Apa yang ditakutkan oleh banyak orang akhirnya terjadi, Freeport berupaya melakukan cara licik untuk mengelabuhi pemerintah. Sebelumnya ki...
Apa yang ditakutkan oleh banyak orang akhirnya terjadi, Freeport berupaya melakukan cara licik untuk mengelabuhi pemerintah.
Sebelumnya kita sangat berbahagia sekali karena Freeport untuk yang pertama kalinnya secara terbuka menyampaikan bersedia melepas 51 persen sahamnya, sesuai undang-undang kita. Negosiasi tersebut selesai pada 29 Agustus 2017.
Sontak saja kita beranggapan bahwa Freeport sudah menyerah, tunduk pada pemerintah Indonesia. kitapun senang dengan keputusan tersebut, setelah bertahun-tahun lamanya menunggu tanpa ada kepastian dan komitmen yang jelas dari Freeport.
Pengumuman terkait kesepakatan hasil negosiasi Freeport dan pemerintah disampaikan secara bersama-sama; CEO Freeport, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan.
Dengan pernyataan bersama seperti itu, semuanya menjadi lebih jelas dan tidak bias diragukan lagi. Freeport setuju melepas 51 persen sahamnya. Apa alasannya? “Saya ingin menekankan kesediaan kami untuk melakukan divestasi 51 persen dan untuk membangun smelter adalah konsesi dan kompromi utama dari pihak kami. Kami menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” ucap Adkerson, CEO Freeport.
Menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Itu sebuah kalimat yang besar sekali maknanya. Sehingga sebagian orang beranggapan bahwa Freeport baru bisa tunduk pada Jokowi. Pemerintah yang sekarang lebih disegani dari sebelumnya, dan seterusnya. Bagi saya itu sah saja, sebab memang dikatakan oleh CEO Freeport. Dan memang seharusnya divestasi 51 persen saham itu sudah selesai beberapa tahun yang lalu. tapi mundur mundur dan gagal. Bisa karena pemerintah sebelumnya kurang dihargai, atau memang Freeportnya yang belut.
Namun belum selesai kita merayakan “kemenangan” atas Freeport, sebab sebelumnya mereka mengancam akan menyeret Indonesia ke arbitrase internasional, beberapa hari ini beredar surat Adkerson terkait penolakan mekanisme divestasi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.
Adkerson menilai bahwa proposal yang disampaikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport dan pemerintah. Setidaknya ada lima poin yang tertulis secara jelas di dalam surat. Di antaranya divestasi saham Freeport, hitungan divestasi saham, mekanisme peralihan saham, hak dari pemerintah dan kemudahan mengakses data.
Freeport memang telah setuju untuk melepas 51 persen sahamnya kepada pemerintah. Namun ternyata Freeport juga tidak mau melepas saham begitu saja. Mereka ingin agar nilai saham mereka dinilai sampai 2041, sementara pemerintah Indonesia hanya mau menilai sampai pada 2021, selesai masa kontrak Freeport.
Selain itu pemerintah inginnya proses divestasi dilakukan oleh Indonesia, sementara Freeport hanya mau melalui IPO dan dalam kontrol Freeport.
Secara objektif, memang sah saja Freeport ingin menyeleksi atau memilih pemegang sahamnya. Sebab jika tidak, atau jatuh pada tangan yang salah, maka Freeport secara otomatis dalam masalah besar. Namun dari kacamata liciknya, jika proses divestasi dilakukan atau dikendalikan oleh Freeport, maka prosesnya bisa merugikan Indonesia. sebab Freeport bisa saja main mata dengan beberapa politisi kita yang bisa mengamankan posisinya selama di Indonesia.
Freeport juga boleh saja berharap agar nilai sahamnya dinilai sampai 2041, kalau saya yang punya Freeport, maunya dinilai sampai tahun 3041 saja. Supaya semakin besar nilai sahamnya dan keuntungan yang didapat juga besar, meski aktifitas bisnis di masa depan belum tentu berjalan lancar.
Namun secara adil harus kita katakan bahwa Freeport adalah perusahaan yang selama ini terlalu dimanja, terlalu berani menantang pemerintah sampai mau menggugat ke arbitrase internasional. Untung Presidennya Jokowi, untung menterinya Jonan, jadi Indonesia tidak takut dan malah menantang balik pernyataan Freeport saat itu. Buktinya ya mereka tidak berani apa-apa.
Sehingga seharusnya Freeport tidak perlu lagi memberikan perlawanan atau mencoba cara-cara baru untuk mengelabuhi pemerintah. Sudahlah, waktu kalian sudah habis.
Meminta pemerintah menghitung nilai saham hingga 2041 adalah permintaan yang kurang ajar. Sebab apa? sebab yang memberi ijin perpanjangan adalah pemerintah Indonesia. Kalau mau main ngeyel-ngeyelan, kita tak perlu perpanjang Freeport. Selesai 2021. Setelah itu kita kelola sendiri atau cari partner lain, sudah pasti banyak perusahaan besar yang siap mengambil alih tanpa banyak permintaan, penentangan atau pembangkangan.
Satu-satunya alasan mengapa Indonesia masih mau bernegosiasi dengan Freeport dan dipertahankan, adalah upaya menjaga stabilitas ekonomi, agar tidak ada masa transisi yang lama sehingga mengharuskan pekerjanya cuti sementara. Tapi kalau Freeport tetap ingin menggunakan cara-cara lama, main ancam dan licik, saya yakin Jonan akan balik memberikan ancaman.
Namun jika pemerintah Indonesia malah menyetujui kemauan Freeport dengan menghitung nilai sahamnya hingga 2041, maka Indonesia harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan bahkan terancam rugi.
Freeport yang ingin sahamnya dihitung berdasarkan metode fair market value, mengharuskan kita juga menilai cadangan emas dan masa kontrak sampai 2041. Sehingga nilai sahamnya berada di kisaran 15,9 miliar USD atau setara dengan 211 triliun rupiah. Jika pemerintah ingin mengambil 51 sahamnya, maka kita harus siapkan sekitar 107 triliun.
Mengapa ini saya sebut licik dan kurang ajar? Karena kontrak sampai 2041 itu dari Indonesia. Sementara cadangan emas yang ada di dalam wilayah Freeport juga punya Indonesia. Mengapa kita harus membeli kontrak yang kita buat sendiri? mengapa kita harus membeli sumber daya alam milik kita sendiri?
Jangan sampai pemerintah melakukan blunder atau mau dibodoh-bodohi Freeport.
Dibandingkan harus membeli kontrak yang kita teken sendiri, atau membeli sumberdaya alam milik kita sendiri, saya pikir lebih baik kita ribut sebulan dua bulan dalam masa transisi dari Freeport ke perusahaan lain, baik dari BUMN atau bukan.
[https://seword.com/ekonomi/freeport-minta-sahamnya-dinilai-hingga-tahun-2041-indonesia-terancam-rugi/]
