Langkah Presiden Jokowi menolak bertemu dengan pansus sudah tepat. Pansus KPK adalah domainnya DPR dan bukan domainnya Presiden. Akal-akal...
Langkah Presiden Jokowi menolak bertemu dengan pansus sudah tepat. Pansus KPK adalah domainnya DPR dan bukan domainnya Presiden. Akal-akalan Pansus untuk melibatkan Presiden Jokowi ikut larut dalam huru-hara anggota Pansus, akhirnya gagal. Nalar busuk anggota Pansus jauh di bawah ketiak Presiden Jokowi yang bergerak senyap tanpa bayangan. Jelas penolakan Jokowi untuk bertemu dengan Pansus dengan alasan licik konsultasi memang harus ditolak.
Presiden Joko Widodo tidak akan menerima permohonan konsultasi dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Sudah saya sampaikan. Jawabannya, (konsultasi Pansus KPK) itu domainnya DPR. Itu wilayahnya DPR. Jangan dibawa-bawa ke saya," ujar Jokowi di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Minggu (1/10/2017).
Jokowi menegaskan kembali bahwa lembaga eksekutif mendukung penguatan KPK secara kelembagaan.
"Komitmen kita jelas. Masa saya ulang-ulang terus bahwa penguatan KPK itu harus, ya sudah," ujar Jokowi.
Dua pekan lalu, Jokowi menyebutkan bahwa ia sebagai bagian dari lembaga eksekutif tidak memiliki wewenang dalam seluruh aktivitas Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK.sumber; http://nasional.kompas.com/read/2017/10/01/10155441/pansus-kpk-ingin-konsultasi-jokowi-jawab-jangan-dibawa-bawa-ke-saya
Presiden menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh pansus sepenuhnya berada dalam wilayah DPR.
Jokowi jelas membaca arah dan akal licik anggota Pansus yang mau mengambil hati Presiden Jokowi agar mereka tidak kehilangan muka. Publik dan seluruh dunia paham bahwa Pansus KPK itu tidak jelas tujuan dan arahnya. Satu-satunya tujuan Pansus yang dipahami publik adalah untuk menghancurkan KPK demi menyelamatkan mereka dari jeratan hukum karena terlibat korupsi.
Publik muak akan tingkah Pansus yang tidak bermutu. Mereka mengajari masyarakat berdungu-ria dengan memeriksa narapidana di penjara yang telah terbukti korupsi. Begitulah kalau dari awal sudah tidak beres, maka di tengahnya akan bengkok, lalu pada akhirnya akan melengkung tak karuan.
Ketidakjelasan Pansus KPK dari awal dimulai dari Gerinda yang walk-out, bergabung, lalu keluar lagi. Nafsu ketukan palu otoriter Fahri Hamzah yang mensahkan Pansus secara sepihak, membuat legitimasi Pansus dipertanyakan. Belum lagi polemik objek Pansus yang salah sasaran, telah membuat harkat Pansus DPR yang dibentuk kali ini, jatuh ke titik nadir. Walaupun demikian anggota DPR yang masuk dalam anggota Pansus, tak mau mundur, tak mau kehilangan muka, maju terus membela tersangka korupsi, Setya Novanto.
Sejarah mencetak bahwa satu-satunya anggota DPR yang menantang KPK agar ditangkap adalah Masinton Pasaribu. Ia seolah membodohi publik dengan berani menantang KPK untuk menangkapnya. Tujuannya adalah meyakinkan publik bahwa Masinton Pasaribu adalah manusia suci dan tidak berdosa, makanya berani datang di KPK. Namun publik menangkap maksud udang di balik kerupuk Masinton, yang sebetulnya hanya untuk menutupi kedoknya sendiri.
Jelas Masinton sejak membogem Sekretarisnya Dita, namanya lebih memuakkan daripada mengharukan. Komentar-komentar pedasnya terhadap KPK tak banyak menarik simpati publik kecuali kolega-koleganya. Hanya mereka yang tidak mengikuti berita yang masih mau memilih dan mempercayai manusia yang satu ini untuk menjadi wakil rakyat ke depannya.
Tingkat kecerdasan Masinton untuk menghabisi KPK ternyata tak bisa diandalkan. Ia lebih banyak frontal dari pada memainkan strategi hanyut. Masinton Pasaribu yang dipercayai partainya PDIP untuk mematikan KPK secara cerdas, gagal. Sejak ia menggantikan Mariska sebagai wakil Pansus, Masinton tampil di bawah standar. Ia kurang lihai memainkan strategi untuk menekuk KPK. Karena kegagalannya ini, maka Masinton kemarin [Rabu 20/9] dicopot dari wakil Pansus KPK oleh partainya.
Kegagalan Masinton untuk meyakinkan Jokowi akan temuan mereka, merupakan penyebab lain dicopotnya Masinton. Penolakan tegas Jokowi atas keinginan anggota Pansus telah memukul telak Masinton dan kawan-kawan.
Sebaliknya di pihak lain, KPK semakin lihai mempertotonkan kemesraan mereka dengan Polri. KPK yang tidak meladeni tingkah Masinton yang menyodorkan diri untuk ditangkap, semakin menarik simpati publik. KPK pun semakin percaya diri untuk menolak undangan Pansus KPK untuk hadir di Pansus DPR. Undangan anggota Pansus DPR ditolak oleh KPK. Kasihan Pansus.
Jelas penolakan KPK dan penolakan Presiden Jokowi untuk bertemu membuat DPR malu luar biasa. Celakanya mereka tidak bisa memaksa pimpinan KPK untuk hadir karena Kapolri Tito jauh-jauh hari sebelumnya menolak untuk menghadirkan pimpinan KPK secara paksa.
Kini Pansus hanya bisa memelas atas ketidakhadiran pimpinan KPK di DPR kemarin. Jika ke depan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan KPK yang isinya menyatakan bahwa KPK bukanlah obyek penyeledikan Pansus, maka wajah-wajah anggota DPR pucat memutih kehilangan muka. Jika demikian, Jokowi gagal dijebak dan KPK di atas angin. Menarik untuk menunggu langkah liar Pansus KPK ke depannya. sorasirulo,com
Jokowi jelas membaca arah dan akal licik anggota Pansus yang mau mengambil hati Presiden Jokowi agar mereka tidak kehilangan muka. Publik dan seluruh dunia paham bahwa Pansus KPK itu tidak jelas tujuan dan arahnya. Satu-satunya tujuan Pansus yang dipahami publik adalah untuk menghancurkan KPK demi menyelamatkan mereka dari jeratan hukum karena terlibat korupsi.
Publik muak akan tingkah Pansus yang tidak bermutu. Mereka mengajari masyarakat berdungu-ria dengan memeriksa narapidana di penjara yang telah terbukti korupsi. Begitulah kalau dari awal sudah tidak beres, maka di tengahnya akan bengkok, lalu pada akhirnya akan melengkung tak karuan.
Ketidakjelasan Pansus KPK dari awal dimulai dari Gerinda yang walk-out, bergabung, lalu keluar lagi. Nafsu ketukan palu otoriter Fahri Hamzah yang mensahkan Pansus secara sepihak, membuat legitimasi Pansus dipertanyakan. Belum lagi polemik objek Pansus yang salah sasaran, telah membuat harkat Pansus DPR yang dibentuk kali ini, jatuh ke titik nadir. Walaupun demikian anggota DPR yang masuk dalam anggota Pansus, tak mau mundur, tak mau kehilangan muka, maju terus membela tersangka korupsi, Setya Novanto.
Sejarah mencetak bahwa satu-satunya anggota DPR yang menantang KPK agar ditangkap adalah Masinton Pasaribu. Ia seolah membodohi publik dengan berani menantang KPK untuk menangkapnya. Tujuannya adalah meyakinkan publik bahwa Masinton Pasaribu adalah manusia suci dan tidak berdosa, makanya berani datang di KPK. Namun publik menangkap maksud udang di balik kerupuk Masinton, yang sebetulnya hanya untuk menutupi kedoknya sendiri.
Jelas Masinton sejak membogem Sekretarisnya Dita, namanya lebih memuakkan daripada mengharukan. Komentar-komentar pedasnya terhadap KPK tak banyak menarik simpati publik kecuali kolega-koleganya. Hanya mereka yang tidak mengikuti berita yang masih mau memilih dan mempercayai manusia yang satu ini untuk menjadi wakil rakyat ke depannya.
Tingkat kecerdasan Masinton untuk menghabisi KPK ternyata tak bisa diandalkan. Ia lebih banyak frontal dari pada memainkan strategi hanyut. Masinton Pasaribu yang dipercayai partainya PDIP untuk mematikan KPK secara cerdas, gagal. Sejak ia menggantikan Mariska sebagai wakil Pansus, Masinton tampil di bawah standar. Ia kurang lihai memainkan strategi untuk menekuk KPK. Karena kegagalannya ini, maka Masinton kemarin [Rabu 20/9] dicopot dari wakil Pansus KPK oleh partainya.
Kegagalan Masinton untuk meyakinkan Jokowi akan temuan mereka, merupakan penyebab lain dicopotnya Masinton. Penolakan tegas Jokowi atas keinginan anggota Pansus telah memukul telak Masinton dan kawan-kawan.
Sebaliknya di pihak lain, KPK semakin lihai mempertotonkan kemesraan mereka dengan Polri. KPK yang tidak meladeni tingkah Masinton yang menyodorkan diri untuk ditangkap, semakin menarik simpati publik. KPK pun semakin percaya diri untuk menolak undangan Pansus KPK untuk hadir di Pansus DPR. Undangan anggota Pansus DPR ditolak oleh KPK. Kasihan Pansus.
Jelas penolakan KPK dan penolakan Presiden Jokowi untuk bertemu membuat DPR malu luar biasa. Celakanya mereka tidak bisa memaksa pimpinan KPK untuk hadir karena Kapolri Tito jauh-jauh hari sebelumnya menolak untuk menghadirkan pimpinan KPK secara paksa.
Kini Pansus hanya bisa memelas atas ketidakhadiran pimpinan KPK di DPR kemarin. Jika ke depan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan KPK yang isinya menyatakan bahwa KPK bukanlah obyek penyeledikan Pansus, maka wajah-wajah anggota DPR pucat memutih kehilangan muka. Jika demikian, Jokowi gagal dijebak dan KPK di atas angin. Menarik untuk menunggu langkah liar Pansus KPK ke depannya. sorasirulo,com
