Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menata kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memperbolehkan pedagang berjualan di jalan dan trotoar dita...
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menata kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memperbolehkan pedagang berjualan di jalan dan trotoar ditanggapi keluhan oleh para pedagang Pasar Tanah Abang.
Salah satu pedagang sepatu yang ada di Blok G Pasar Tanah Abang, Nasri mengungkapkan keluhan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap berubah-ubah. Terlebih setahun terakhir ketika PKL sudah banyak berjualan di trotoar jalan, omzet tokonya menurun drastis.
"Saya bisa dapat Rp 500 sampai 800 ribu sehari kalau rapih (tidak ada PKL) tapi sudah hampir setahun ini turun. Sekarang bahkan sehari dapet Rp 300 ribu aja udah susah," ujar dia di lapaknya, Pasar Tanah Abang Blok G lantai 1, Jumat (22/12/2017).
Pengaruh PKL terhadap omzetnya sangat besar. Menurut Nasri, ketika tidak ada fasilitasi dari pemerintah saja, kondisi dagangannya sudah turun drastis, apalagi jika pemerintah memfasilitasi para PKL dengan cara menutup ruas jalan utama.
"Sebenarnya peraturan itu gimana, kan mereka melanggar peraturan lalu lintas. Kenapa mereka difasilitasi," ungkap dia.
Sementara itu tanggapan serupa juga diungkapkan pedagang jeans di Pasar Tanah Abang Blok G, Jefry, dirinya mengaku omzet turun drastis sejak kembalinya PKL berjualan di sekitar Pasar Tanah Abang.
Dirinya yang sudah membeli lapak seharga ratusan juta mengaku tidak setuju dengan kebijakan Pemprov DKI dalam memfasilitasi PKL yang akan memadati jalanan dan trotoar.
"Kalau dagang kan enggak selalu rame, ada sepi kadang tiga hari itu rame, tapi bisa juga enggak laku. Tapi memang sejak ada PKL tahun ini itu omzet turun, kadang Rp 400 ribu saja," ungkap dia.
Jefry menjelaskan, kondisi berbeda terjadi pada beberapa tahun lalu. Ketika PKL ditata ke lantai tiga kawasan Blok G omzet dagangannya per hari bisa mencapai Rp 1 juta.
"Ada itu pas Jamannya (Presiden) Jokowi ketika jadi gubernur itu (PKL) rapih, kalau sekarang omzet turun banget," kata dia.
Ada pula Pedagang Perlengkapan Bayi, Yeni yang tidak setuju dengan kebijakan baru dari Pemprov DKI dirinya dan para pedagang di Blok G saat ini tengah melihat situasi kondisi.
"Kita lihat dulu aja, karena kan akses ada di depan sana (stasiun tanah abang). Jalanan nanti menuju ke lapak saya akan sulit karena padat kan, para penumpang dari yang dari stasiun itu turun semua di sana (tempat PKL) sementara saya bayar lapak disini 1 tahun Rp 10 juta," ungkap dia.
Sementara itu, sebagai informasi Pemprov DKI Jakarta mulai hari ini memberlakukan konsep baru penataan kawasan Pasar Tanah Abang. Akses transportasi hingga PKL mulai diubah hari ini.
Ada beberapa perubahan konsep kawasan Pasar Tanah Abang. Pertama, jalan di sepanjang Stasiun Tanah Abang di Jl Jati Baru Raya akan ditutup. Perubahan kedua, PKL yang biasa berjualan di kawasan Pasar Tanah Abang akan dipindahkan ke depan jalan yang berada di depan Stasiun Tanah Abang.
Penutupan jalan Stasiun Tanah Abang berlaku mulai hari ini dari pukul 08.00-18.00 WIB. Selama itu, yang diizinkan melewati jalan di depan Stasiun Tanah Abang hanya bus TransJakarta. Karena penutupan tersebut sejumlah trayek angkutan umum di kawasan tersebut juga diubah.
Untuk rute bus Mayasari dan Sinar Jaya yang biasa melewati Jl KS Tubun Raya ke arah Jl kebon Jati diubah menjadi, dari Jl KS Tubun Raya ke Jl Brigjen Katamso. Bus Mayasari yang diubah untuk trayek AC.52, AC.70, 570, P.14, sedangkan bus Sinar Jaya untuk trayek Ex APTB.
Sumber : detikdotcom
Blunder soal kekacauan dan kesemrautan dipasar tanah abang saat ini makin tidak jelas, nampak kini pasar tanah abang tidak makin baik dan tidak lebih baik.
Sejak diberlakukannya kebijakan konyol Gubernur DKI Jakarta Terpilih Anies Baswedan pasar tanah abang makin kacau dan memprihatinkan.
Hal ini disebabkan karena sang Gubernur yang punya kuasa dikota ini memberlakukan kebijakan baru yakni TUTUP JALAN BIAR PKL BISA JUALAN.
Kebijakan konyol ini hanya ditemukan dikota ini, tak pernah ada kita temukan dikota lain soal kebijakan Gubernurnya menutup jalan supaya PKL leluasa jualan.
Entah rumus dan ilmu hikmat dari mana, keputusan dan kebijakan Anies nampak konyol dan menggelikan, entah mahluk halus dari mana yang memberikan Anies Sandi nasihat, wejangan, dan wangsit gila ini, sehingga Anies Sandi mengikuti bisikan gaib ini.
Anies Sandi nampaknya perlu lagi belajar soal tata kota dan borokrasi daerah, supaya mereka paham rumusan dan aturan yang benar dan yang seharusnya mereka tetapkan dalam kebijakan mereka.
Anies Sandi nampak mengeksklusifkan dan menganak emaskan PKL ditanah abang, padahal sudah jelas PKL ini pedagang liar, yang tidak terdaftar, tidak bayar pajak, tidak bayar apa-apa ke negara, dan mungkin juga tidak punya KTP Jakarta.
Anies Sandi membela dan berpihak pada PKL seolah mereka ini terpilih jadi Gubernur karena para PKL, padahal belum tentu kemarin PKL ikut nyoblos karena mungkin para PKL itu tidak ber-KTP Jakarta.
Kebijakan tutup jalan demi PKL adalah kebijakan dan peraturan yang melanggar hukum yang cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.
PKL adalah pelanggar peraturan daerah dan mengganggu ketertiban umum, sehingga memfasilitasi PKL sama dengan memberikan begal golok supaya bisa dapat income, ini tak masuk akal dan gila.
Bagaimana mungkin Pemerintah Daerah yang notabenenya sebagai hukum diderah itu sendiri melakukan sikap, aksi, dan kebijakan yang memihak pada sipelanggar hukum, kebijakan ini harus dicabut dan dibatalkan, atau sipembuat kebijakan dapat dituntut secara hukum karena melakukan pembiaran terhadap sebuah pelanggaran.
Anies Sandi harusnya membela dan memihak pada hukum positif yang benar, dimana para pedagang yang benar-benar bayar sewa dan bayar pajaklah yang seharusnya paling punya kesempatan dan paling dapat untung dan paling sejahtera, karena merekalah yang paling punya peran atas kota ini.
Kita berharap soal ini akan ada teguran dan tindakan keras dari atas karena kita percaya bahwa diatas langit masih ada langit, dan kita percaya diatas Gubernur masih ada Mendagri dan Presiden sehingga sang Gubernur tidak lagi bisa seenaknya hancurkan kota ini dengan kebijakan konyolnya.
