Dalam hitungan hari masyarakat yang ada di bumi ini akan meninggalkan tahun 2017, terkhusus masyarakat Indonesia didalam tahun ini banyak me...
Dalam hitungan hari masyarakat yang ada di bumi ini akan meninggalkan tahun 2017, terkhusus masyarakat Indonesia didalam tahun ini banyak mengalami gangguan-gangguan dari para penghuni bumi datar yang selalu mencari sebuah perbedaan untuk dipertentangkan daripada menghargai keberagaman untuk menggapai kedamaian.
Isu-isu perpecahan dengan cara ujaran kebencian hampir setiap hari dihembuskan oleh kelompok perusuh secara kasat mata berafiliasi dengan sang capres abadi agar dapat menjadi penguasa di negara yang heterogen ini. Ambisi dari kelompok sebelah untuk menguasai negeri ini sangat tinggi sehingga apapun strategi politik dilakukan, mulai dari strategi politik yang positip sampai politik kotor pun bagaikan halal bagi mereka.
Meskipun demikian sebagian masyarakat menganggap benar dan mempercayai setiap isu-isu hoax bermuatan ujaran kebencian yang ditebarkan kelompok penggila kekuasaan. Penulis tidak habis pikir kok begitu dangkalnya logika berpikir dari masyarakat yang mempercayai isu-isu tersebut. Mari kita bayangkan dengan strategi politik kotor yang disebarkan akhirnya mendudukkan menteri pecatan bersama pengusaha kaya yang sempat dipublikasi kasusnya dalam Panama Papers, selain itu ada berseliweran berita bahwa sang Wagub pernah berselisih dengan artis dangdut berinisial DP sebelum duduk menjadi penguasa Ibukota.
Oleh karena sang menteri pecatan mendapatkan mandat warga DKI sebanyak 58% menjadi Gubernur, dalam kurun waktu beberapa bulan ini saja, kepemimpinan Gubernur magang menjadikan Ibukota kembali ke masa-masa suramnya dulu, sebelum Trio terbaik Indonesia pernah menjadi pemimpin DKI. Siapakah trio tersebut, penulis yakin sahabat pembaca sudah mengetahui tokoh-tokoh tersebut. Yasudahlah kita blak-blakan saja bahwa pemimpin terbaik tersebut, Siapa lagi kalau bukan Jokowi, Ahok, dan Djarot.
Bayangkan saja sahabat pembaca salah satu kondisi yang telah diperbaiki sebelum Gubernur magang berkuasa adalah PKL yang berada di Tanah Abang telah dikondusifkan dan diakomodir dengan baik sehingga tidak merugikan masyarakat yang sehari-hari berlalu lalang menggunakan jalan raya diwilayah tersebut. Tanah Abang di masa kepemimpinan trio terbaik telah diperbaiki sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Negara ini.
Tetapi setelah pasangan pemimpin yang baru ini, kondisi DKI kembali ke zaman-zaman suram penuh kesemrawutan. Jalan raya Tanah Abang disulap menjadi lapak para PKL yang berakhir dengan PRAHARA disertai kritikan pedas dari pengamat, Kepolisian, dan juga masyarakat umum yang terganggu atas aktifitas yang tidak lazim ini. Bayangkan kondisi Ibukota sudah mengalami kemacetan karena kurangnya pembangunan jalan-jalan baru, malah jalan raya yang sudah ada dialihfungsikan menjadi pasar. Kebijakan yang ga-bener !
Paska pengalihfungsian ini, menimbulkan gejolak baru dari PKL yang berada di daerah Senen, PKL tersebut menggeruduk sang Menteri pecatan. Para PKL yang merupakan korban kebakaran Pasar Senen Blok I dan II melakukan aksi unjuk rasa saat Gubernur DKI, Anies meresmikan Pasar Senen Blok III bersama Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin. PKL menuntut agar pemerintah juga memperhatikan nasib mereka yang kini berjualan di pinggir trotoar, Jalan Stasiun Senen tepat di bawah fly over yang mengarah ke Jalan Kramat Raya. Selain itu mereka pun minta difasilitasi kios di dalam area gedung baru Blok III.
Permintaan PKL Senen memang masuk akal dengan meminta Pemprov memberikan fasilitas lapak jualan di area gedung pasar. Seharusnya PKL Senen yang terlebih dahulu diberikan perhatian utama karena permintaannya logis serta tidak akan berdampak negatip terhadap masyarakat umum yang lainnya. Tapi realitanya para PKL bandel yang berada di Tanah Abang yang lebih prioritas, padahal daerah ini sudah terakomodir dengan baik pada kepemimpinan Trio terbaik sebelumnya.
Penulis tidak mengetahui alasan utamanya mengapa PKL Tanah Abang yang lebih utama, tetapi menurut pengamatan penulis bahwa ada kemungkinan muatan kepentingan pribadi ataupun kelompok dalam kebijakan pengalihfungsian jalan raya menjadi lapak jualan PKL. Faktanya dengan keterlibatan sang penguasa Tanah Abang berinisial LL yang saat ini menjadi salah satu orang penting juga di parlemen daerah Ibukota.
Sudah banyak pemberitaan dan investigasi media bahwa anggota LL mengatasnamakan sebuah Organisasi Kepemudaan melakukan tindakan Pungutan Liar diwilayah tersebut. Itulah yang menjadi alasan utama penulis menyampaikan bahwa dalam permasalahan Tanah Abang ini tidak murni untuk kepentingan masyarakat secara umum buktinya masyarakat umum juga menyatakan tidak setuju dengan kebijakan fenomenal ini, Faktor-faktor diatas membuktikan bahwa kebijakan tersebut lebih potensial menambah pundi-pundi kekayaan para preman berdasi daripada mensejahterakan rakyat kecil.
