Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk lebih rasional mengalokasikan anggaran ...
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk lebih rasional mengalokasikan anggaran belanja pegawai salah satunya perjalan dinas.
Sri Mulyani menyebut, perjalanan dinas PNS DKI Jakarta tiga kali lipat lebih tinggi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama Pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480 ribu per orang per hari," kata Sri Mulyani saat acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, belanja pegawai DKI Jakarta dialokasikan sebesar 36,2% dari total APBD.
"Saya sebetulnya tidak ada masalah kalau DKI membutuhkan belanja pegawai yang tinggi asal diiringi dengan kualitas pelayanan yang baik," jelas dia.
Namun untuk penetapan biaya perjalanan dinas, Sri Mulyani meminta kepada pemerintah DKI Jakarta untuk merasionalkan kembali hitungannya.
"Jadi mungkin dirasionalisasi dari sisi it is the good way to spend your money, saya tidak mempermasalahkan how to spend-nya tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah itu cara terbaik untuk memberikan insentif untuk perform, untuk mengkaitkan tujuan tadi seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan," papar dia.
Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terkait dengan program yang akan dijalankan. Berdasarkan catatannya, DKI Jakarta memiliki 207 program jika diterjemahkan menjadi 6287 kegiatan.
"DKI punya 207 program saya enggak tahu Pak Anies dan Pak Sandi bisa tracking enggak 207 program, tapi dari 207 program itu terjemahaannya menjadi 6287 kegiatan," kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta kepada pemimpin DKI Jakarta untuk kembali memfokuskan program-program unggulan yang bisa dimonitor oleh masyarakat.
"Jadi mungkin perlu rasionalisasi dan fokus, sehingga rakyat tahu, kalau 6.000 kan susah tracking, rakyat enggak tahu mana program yang harus saya monitor, sehingga dari sisi akuntabilitas sulit," tutup dia.
Yah, satu lagi koreksi, teguran dan evaluasi untuk pemimpin DKI yang jalan dua bulan. Masak tiap bulan ditegur?.
Lebih rasional, karena memang gak rasional ya Bu penganggarannya? Bu Sri adalah pakar keuangan yang sudah kelas dunia jadi jelas bicara bukan asal ngoceh alias asbun. Ya lawan dari rasional itu tinggal dipilih, irasional atau gak pake rasio atau akal sehat. Jadi pakenya apa bingung juga, ha ha. Lalu masalahnya di mana karena tak mungkin Bu Sri yang seorang pakar keuangan level insternasional itu salah ngomong.
Ibu Sri Mulyani menyebut, perjalanan dinas PNS DKI Jakarta tiga kali lipat lebih tinggi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tuh kan, DKI ini memang anggarannya super fantastis Bu. Out of the box and aout of the planet jadinya gak usah heran.
"Satuan biaya uang harian perjalanan dinas di DKI sama Pusat hampir 3 kali lipatnya, Rp 1,5 juta per orang per hari di DKI, standar nasional itu hanya Rp 480 ribu per orang per hari," kata Sri Mulyani saat acara Musrenbang DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta, Rabu (27/12/2017)
Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, belanja pegawai DKI Jakarta dialokasikan sebesar 36,2% dari total APBD. Ini adalah jumlah yang sangat besar dari angaran DKI yang trilliunan. "Saya sebetulnya tidak ada masalah kalau DKI membutuhkan belanja pegawai yang tinggi asal diiringi dengan kualitas pelayanan yang baik," jelas dia.
Namun untuk penetapan biaya perjalanan dinas, Sri Mulyani meminta kepada pemerintah DKI Jakarta yaitu pak Gubernur Anies untuk merasionalkan kembali hitungannya!. Ini adalah evaluasi, teguran dan koreksi langsung dari Menteri Keuangan,“untuk merasionalkan kembali hitungannya!”.
Nah, hitung ulang loh Pak Anies. Ini yang bicara bukan akuntan biasa. Ini Menteri, pejabat negara. Mentang-mentang penguasa Balai Kota jangan dianggap remeh atau dientengin kayak kasus TGUPP. Oh ya Bu Sri ini benar-benar harus dicek lagi Bu, apakah ditindaklanjuti oleh Gubernur Anies atau dibiarkan jalan terus. WA aja terus Bu atau minta KPK ngecek lagi (eh keceplosan, ha ha).
Nah kita lihat lagi bagaimana reaksi atau respon Gubernur Anies terhadap Bu Sri Mulyani. Entah siapa lagi yang akan disalahkannya atau ngeles denganberbagai macam alasan. Netizen sudah hafal polanya Gubernur DKI, kalau terpojok atau mendapat teguran dan tudingan maka secara natural beliau akan bereaksi seperti itu. Menyalahkan pemerintahan sebelumnya atau mgelesisasi mencari dalih atau alasan.
Kalau mau dihitung Gubernur DKI ini sudah berkali-kali mendapat masukan dan teguran dari dua Kementrian. Pertama, Mendagri menyangkut masalah TGUPP yang anggarannya diminta dikeluarkan dari dana operasional. Kedua, dari Menteri Keuangan yang lagi-lagi meminta rasionalisasi anggaran.
Dua menteri menegur dengan alasan yang sama menunjukkan bahwa memang Gubernur DKI punya masalah yang besar dan kronis soal pengelolaan anggaran. Lama-lama kalau seperti ini Kementrian harus menempatkan anggota KPK untuk berkantor di Balai Kota dan memantau terus pengelolaan keuangan oleh Gubernur DKI selama masa pemerintahannya.
Lalu masalah besar yang juga disinggung Menteri Sri Mulyani adalah soal program yang bejibun. Sri Mulyani mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bahwa berdasarkan catatannya, DKI Jakarta memiliki 207 program jika diterjemahkan menjadi 6287 kegiatan.
Sri Mulyani seorang Menteri yang begitu jeli dengan angka tidak hanya soal anggaran tapi jumlah program yang menurutnya sangat banyak, ribuan kegiatan dan dengan banyaknya program. Bu Sri Mulyani mengkritisi program-program yang tidak rasional itu seharusnya juga bisa dirasionalisasi agar bisa fokus dna program unggulan itu terealisasi.
"DKI punya 207 program saya enggak tahu Pak Anies dan Pak Sandi bisa tracking enggak 207 program, tapi dari 207 program itu terjemahaannya menjadi 6287 kegiatan," kata dia. "Jadi mungkin perlu rasionalisasi dan fokus, sehingga rakyat tahu, kalau 6.000 kan susah tracking, rakyat enggak tahu mana program yang harus saya monitor, sehingga dari sisi akuntabilitas sulit," tutup dia.
Hm, kami berterima kasih atas perhatian Bu Sri Mulyani untuk DKI khususnya anggaran-anggaran dan program serta duo pemimpin DKI saat ini. Kami harapkan Bu Sri Mulyani di tengah kesibukan Ibu, teruslah memantau dan jangan segan memberian kritikan Bu. Kami sebagai rakyat tidak bisa berbuat banyak.
Harapan kami, Bu Sri yang jauh lebih pakar dan punya otoritas dari Kabinet Jokowi langsung saja memberikan teguran dan koreksi agar anggaran di DKI tetap pada jalurnya, tidak diitilep atau diselewengkan oleh para siluman yang gentayangan. Terima kasih banyak ya Bu Sri Mulyani untuk perhatian Ibu bagi kami warga DKI!
