Oposisi, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengingatkan janji Jokowi tiga tahun lalu itu. "Sekarang sudah t...
Oposisi, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengingatkan janji Jokowi tiga tahun lalu itu.
"Sekarang sudah tiga tahun beliau menjadi Presiden mestinya itu bisa dilakukan maksimal. Apa yang beliau katakan dulu harusnya bisa dilaksanakan," kata Hidayat kepada Kompas.com, Selasa (12/12/2017).
Wakil Ketua MPR tersebut merasa Jokowi belum maksimal dalam membantu penyelesaian banjir Ibu Kota.
Menurut dia, Presiden Jokowi seharusnya dapat memberikan dukungan politik dan anggaran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Jokowi juga bisa mengoordinasikan penyelesaian banjir di Jakarta dengan daerah penyangga lain, seperti Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi.
Misalnya, setiap daerah penyangga bisa membangun setu yang mencegah air mengalir ke Ibu Kota.
"Itu kan kewenangannya bukan di Jakarta. Presiden mempunyai kewenangan yang kokoh untuk menyelesaikan masalah di hulu sebelum masuk di tingkat hilir," ujar Hidayat.
Jawaban Jokowi
Tiga hari berselang pernyataan Hidayat, Presiden Jokowi seolah memberi jawaban. Ia blusukan ke proyek infrastruktur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yakni proyek Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi.
Kedua waduk tersebut adalah proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) demi pengendalian banjir di Ibu Kota.
"Kami ingin juga menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Kami bekerja di hulunya. Jadi, yang kami kerjakan sekarang ini adalah Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi. Itu sudah dimulai, pembebasan lahannya sudah 22 persen," ujar Jokowi sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana.
"Dengan adanya dua waduk ini, akan ada pengurangan jumlah air yang masuk ke Kota Jakarta 30 persen. Artinya, mengurangi banjir di Jakarta 30 persen," lanjutnya.
Kedua proyek pengerjaan waduk itu ditargetkan rampung pada 2019. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibantu dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya mempercepat pembebasan lahan.
Sebab, salah satu kendala proyek ini adalah pembebasan lahan.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui kendala tersebut. Namun, di sisi lain Aher juga mengakui, justru di era Presiden Jokowi proyek tersebut mencapai progres yang maksimal.
Pasalnya, Aher mengatakan bahwa pembangunan dua waduk itu sebenarnya sudah direncanakan sejak 2004/2005.
"Namun, pemecahan masalahnya baru sekarang. Alhamdulilah, ini berkah karena saya juga Gubernur Jawa Barat," ujarnya.
Tinggal Pemprov DKI
Catatan Kementerian PUPR, pemerintah pusat telah melaksanakan tugasnya membantu Ibu Kota dari persoalan banjir.
Misalnya, dengan melakukan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, termasuk Sungai Ciliwung.
Selain itu, Kementerian PUPR juga masih terus mengupayakan penyelesaian pembangunan sodetan Ciliwung di Jakarta Timur.
Sodetan itu akan membagi volume air dari Sungai Ciliwung ke Kanal Timur.
"Jadi, hulu dan hilir semua harus dikerjakan. Hulunya sudah untuk Waduk Sukamahi dan Ciawi. Di hilirnya, di Jakarta, Kementerian PUPR mengerjakan normalisasi sungai," ujar Presiden Jokowi.
Presiden turut mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang masih berumur sekitar dua bulan untuk berkolaborasi dalam irama penanganan banjir Ibu Kota itu.
"Kami harapkan juga Pemerintah Provinsi (DKI Jakarta) mengerjakan hal yang berkaitan, seperti drainase, sungai-sungai kecil, dan pemeliharaan waduk di Jakarta. Itu akan sangat mengurangi (banjir). Waduk Sunter, Pluit, Melati, dan Setiabudi, semuanya harus dibersihkan terus," lanjut Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin apabila pemerintah pusat dan provinsi berkolaborasi, bukan tidak mungkin persoalan banjir yang menjadi momok saban musim hujan dapat diatasi.
"Pusat mengerjakan, pemerintah provinsi mengerjakan, semuanya harus konsisten mengerjakan. Insya Allah akan menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta," ujar Jokowi.
